SIBER24.ID – TASIKMALAYA – Pengadaan tiga unit mobil dinas tipe Innova Zenix oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya menarik perhatian publik. Beredar spekulasi bahwa mobil-mobil tersebut disediakan untuk para istri pejabat daerah.
Namun, kabar tersebut dibantah oleh Plt Kepala BPKAD, yang menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah (Sekda) dan keperluan operasional Sekretariat Daerah (Setda).
Tanggapan juga datang dari Rani Permayani, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra. Dalam keterangannya kepada media, Selasa, 20 Mei 2025, Rani menyatakan bahwa kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan publik seorang pejabat dan keluarganya.
“Ini adalah ujian yang harus kami hadapi. Perhatian dan kritik publik adalah hal yang wajar, dan saya memilih untuk menanggapinya dengan tenang dan hati terbuka,” kata Rani melalui sambungan telepon.
Ia menekankan bahwa dirinya dan suaminya tidak terlibat dalam proses pengadaan mobil dinas tersebut. Seluruh keputusan, menurutnya, berada di bawah wewenang BPKAD dan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
“Pengadaan itu sepenuhnya menjadi urusan BPKAD. Kami, sebagai keluarga pejabat, tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut,” ucapnya.
Rani juga menjelaskan bahwa kendaraan yang saat ini digunakannya bukanlah mobil baru, melainkan kendaraan lama yang dulunya berfungsi sebagai mobil pengawalan (patwal) untuk Wakil Wali Kota.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahkan, anggaran yang semula dialokasikan untuk keperluan tersebut justru telah dialihkan ke pengadaan armada pengangkut sampah.
“Mobil yang kami pakai sudah ada sebelum suami saya dilantik. Dan anggaran untuk mobil baru malah dipakai untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Rani mengapresiasi perhatian masyarakat dan berharap publik bisa menyikapi isu ini secara objektif dan seimbang. “Kami siap menerima kritik yang membangun dan akan terus mendukung tugas suami dengan penuh integritas,” tandasnya.
Sebagai informasi, pengadaan tiga unit mobil dinas ini menjadi sorotan karena dinilai tidak mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
